MAHASISWA PKNH UNY

Fungsi Pajak dari Perspektif Pembangunan Daerah

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak

Dosen pengampu : Chandra Dewi Puspitasari M.Hum

Disusun oleh :

 

Rendi Aryanto                       09401244009

Wuri Setiarini                         09401244020

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAH HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar belakang Masalah

Dari sekian kasus yang membelit negeri ini, kasus pajak menduduki peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang mewabah di semua kalangan saat ini (Carapedia.com) diambil  dari http://carapedia.com/kasus_pajak_info708.html diakses tanggal 14 Desember 2012 . Dari sejak dahulu, Departemen yang satu ini memang terkenal sarat dengan permainan antara para pegawai yang terkait dengan para wajib pajak sehingga menyebabkan berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap departemen ini atau bahkan sudah menjalar ke rasa tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk taat membayar pajak walaupun itu merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) , menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas sekiranya kita dapat menganalisis bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Kata wajib artinya bahwa semua warga negara wajib untuk membayar pajak, namun harus berdasarkan Undang-Undang tentang pelaksanaanya entah proses pemungutannya atau besarnya pungutan pajak tersebut. Kemudian disebutkan juga bahwa pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun tidak dapat dirasakan langsung namun pajak seperti yang disebutkan diatas bahwa digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi jelas bahwa fungsi pajak ( Imam Wahyutomo, 1994: 7-8) selain untuk fungsi budgeter yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukan penerimaan uang untuk Kas Negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Pajak juga berfungsi sebagai Regulerend (Mengatur) yaitu fungsi tidak langsung untuk memasukan uang sebanyak mungkin, tetapi pajak dipakai sebagai alat untuk menggerakan perkembangan sarana perekonomian yang produktif karena adanya fasilitas-fasilitas pajak, maka hal demikian dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak baru yang lebih banyak lagi, sehingga tumbuhnya basis pajak lebih meningkat ( Imam Wahyutomo, 1994: 7-8).

Jadi dari pemaran diatas kita dapat mengetahui bahwa pajak selain untuk biaya penyelenggaraan negara namun pajak juga untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat itu sendiri.

Namun dilapangan justru aparat pemungutan pajak tersebut yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti contoh Kasus Gayus dan lain sebagainya. Bahkan samapi saat ini masih saja terjadi  seperti:

Kepala Kantor Pajak Bogor, Anggrah Suryo (44) atau AS dan penyuapnya, Endah Diah G (50) atau EDG karyawan PT Gunung Emas Abadi (GEA), yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat 13 Juli kemarin dengan dugaan suap, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Jaya Kesumah mengatakan, untuk kasus dugaan suap Kantor Pajak ini pihaknya, melanjutkan penangkapan yang dilakukan KPK. Kata Jaya, KPK telah menyerahterimakan kasus tersebut kepada Kejati Jabar Jumat (13/7/2012) pukul 21.00 WIB, yang meliputi tiga terduga maupun dokumen barang bukti dan uang Rp300 juta.

Setelah jaksa penyidik mendalami kasus tersebut, dua orang akhirnya dinyatakan sebagai tersangka. “Sudah memenuhi ketentuan ada indikasi yang dilakukan oleh para terduga. Sehingga ditingkatkan statusnya oleh kita menjadi penyidikan dan sebagai tersangka,” kata Jaya, di Kantor Kejati Jabar, Jalan Martadinata, Bandung, Sabtu (14/7/2012) Diambil dari (Beritakaget.com) http://www.beritakaget.com/berita/725/kepala-pajakbogor-resmi-jadi-tersangka.html diakses tanggal 15 Desember 2012.

Padahal sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perpajakan Indonesia menganut prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Disamping itu, sistem perpajakan kita pun mengacu pada kebijakan pokok berikut.

  1. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
  2. b.  meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;

c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;

d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;

f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; dan

  1. g.  mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif (Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

 

Dari kebijakan pokok-pokok tersebut semuanya bermuara pada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Atau untuk pembangunan rakyat itu sendiri setelah fungsi pajak sebagai budgeter atau pemenuhan RAPBN terpenuhi maka sudah selayaknya pajak digunakan untuk pembangunan rakyat itu sendiri. Makalah ini akan menjelaskan bagaimana kaitannya pajak terhadap pembangunan rakyat terutama pembanguan didaerah-daerah. Makalah ini mejadi penting karena setelah kita membayar pajak tentu kita akan bertanya kemana uang pajak tersebut? Sudahkah dialokasikan untuk pembangunan terutama pembangunan didaerah-daerah?

  1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam makalah ini, yaitu:

  1. Bagaimana hubungan atau keterkaitan antara fungsi pajak dengan pembangunan khususnya pembangunan didaerah?
  2. Bagaimana fungsi pajak terhadap pembangunan daerah?
  1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini yaitu

  1. Untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara fungsi pajak dengan pembangunan khususnya pembangunan didaerah.
  2. Untuk mengetahui fungsi pajak terhadap pembangunan daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.  Pengertian dan Fungsi Pajak Secara Umum
  2. 1.    Pengertian Pajak 

Berbagai teori dan definisi pajak telah diberikan oleh para ahli. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

Menurut Prof. Adriani pajak adalah iuran kepada negara (Yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja (Dalam disertasi di Universitas Padjajaran tahun 1964) berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Adapun Rochmat Sumitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (Yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (Kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jika mengacu pada definisi resmi di UU KUP yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  • Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat memahaminya melalui penjelasan berikut.
  • Kontribusi wajib, berarti tidak mendasarkan pada hak tertentu atau tidak mengecualikan dan harus dipenuhi.
  • Bersifat memaksa, berarti jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.
  • Berdasarkan undang-undang, artinya tiap pungutan pajak harus ada aturan yang mendukung, yaitu undang-undang sebagai cermin negara hukum, sekaligus mengemban amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tiap pungutan pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
  • Tidak mendapat imbalan secara langsung, artinya dibedakan dari retribusi atau pungutan lain (Yustinus Prastowo, 2009: 7-8).
  1. 2.    Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.

  1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.

  1. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Selain mengemban fungsi penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, untuk melindungi produksi dalam negeri, negara dapat menerapkan tarif bea masuk, agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga, negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah dan sebagainya.

Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama (Yustinus Prastowo, 2009: 9).

Sementara kalau dalam Erly Suandy (2008: 13-14) tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas bahwa pada dasarnya pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

  1. Fungsi Budgetair/Finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan, baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan adminstrasi perpajakan melalui:

1)   Amandemen Undang-Undang perpajakan;

2)   Moderenisasi kantor pajak;

3)   Ekstensifikasi dan intensifikasi;

4)   Extra effor dalam pemeriksaan dan penagihan pajak;

5)   Pembangunan basis data terintegrasi;

6)   Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan

7)   Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good governance aparatur pajak.

  1. Fungsi Regulerend / Mengatur

Fungsi regulerend / mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

1)   Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan inventasi baik inventasi dalam negeri maupun investasi asing.

2)   Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

  1. B.  Hubungan antara Fungsi Pajak dengan Pembangunan Daerah

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah diberikan Otonomi. Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti; pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah (Rina Rahmawati Ruswadi, 2009:18).

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995) dalam (Imam Mukhlis, 2010: 2); pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti (Davey, 1988) dalam (Imam Mukhlis, 2010: 2); hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

  1. C.  Fungsi Pajak Terhadap Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dapat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten.

  1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
    1. Pajak Kendaraan Bermotor;
    2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    4. Pajak Air Permukaan, dan
    5. Pajak Rokok.
    6. Jenis pajak kabupaten / kota terdiri atas:
      1. Pajak hotel;
      2. Pajak restoran;
      3. Pajak Hibura;
      4. Pajak Reklame;
      5. Pajak Penerangan Jalan;
      6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
      7. Pajak Parkir;
      8. Pajak Air Tanah;
      9. Pajak Sarang Burung Walet;
      10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, dan
      11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dari definisi tersebut jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah tersebut membuat daerah untuk menentukan rumah tangganya sendiri serta akhirnya pajak dan retribusi dijadikan sumber pendapatan daerah. Yang mana penerimaaan daerah tersebut didapatkan dari pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting (Imam Mukhlis, 2010: 3).

Seperti yang jelaskan (Rochmat Soemitro, 1990: 53-54) menyatakan bahwa penggunaan hasil pajak, melalui pengeluaran pemerintah yang dapat diatur bervariasi, dapat mempengaruhi bidang ekonomi. Juga pajak-pajak dapat digunakan untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan pasar modal seperti pernah dilakukan oleh Republik Inddonesia. Mengkombinasikan kebijaksanaan pajak dengan kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan utang dan kebijaksanaan neraca pembayaran, dapat memberi dampak besar kepada keadaan ekonomi negara. Penggunaan dan pemanfaatan pajak seluruhnya terletak ditangan pemerintah. Pajak yang terlampau berat bagi masyarakat dapat mengacu ekonomi, pola hidup dapat berubah karena itu, pola konsumsi dapat pula bergeser.

Dari pemaparan diatas sekiranya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak memiliki peranan penting terhadap pembangunan daerah. Seperti dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini bahwa pajak dapat memberikan tambahan bagi pendapatan daerah untuk menghindari ketergantungan pada pusat. Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 hanya memberikan otonomi bagi daerah dalam mengelola pajak daerah namun kewenangan daerah belum maksimal dalam memperoleh PAD dari pajak.

Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti :

1. Pembangunan sekolah;

2. Pembangunan rumah sakit;

3. Pembangunan jalan raya;

4. Pembangunan pasar;

  1. Dll.

Keberhasilan dalam hal perpajakan ini tentu harus ada kerjasama antara pemerintah sebagai (Fiscus) dan juga masyarakat. Jadi pemerintah mengoptimalkan hasil dari pajak tersebut untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, jangan justru pajak itu dikorupsi. Sebliknya, rakyatpun harus sadar akan pentingnya pajak karena pajak yang harus dibayarkan besar biasanya perusahaan atau badan kongkalingkong dengan petugas pajak (Fiscus) seperti yang sekarang ini banyak terjadi kasusnya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pajak menjadi bagian yang penting dalam pendapatan negara entah itu cakupan nasional ataupun daerah. Pajak selain berfungsi sebagai budgeter (Pemasukan uang ke kas negara) juga berfungsi sebagai regulerend (Mengatur, Alat penggerak perekonomian negara).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah , dan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah tersebut membuat daerah untuk menentukan rumah tangganya sendiri serta akhirnya pajak dan retribusi dijadikan sumber pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari pajak inilah maka daerah memiliki pendapatan baru yang semestinya mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga tidak tergantung lagi dari pemerintah pusat. Namun ternyata dalam praktiknya justru masih saja terjadi aparat pemungut pajak (Piscus) yang menyalahgunakan wewenangnya. Pajak memiliki peranan yang besar dalam pembangunan daerah, karena sumber pendapatan daerah atau PAD sebagian besar dari pajak. Harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan perpajakan. Pemerintah sebagai penyelenggara pajak juga harus mampu mengalokasikan dana pajak tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, karena walaupun tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya namun pajak tersebutlah yang mampu menyeimbangkan antara si kaya dan si miskin. Jadi secara tidak langsung ada pemerataan terhadap pendapatan masyarakat walaupun masih dalam skala kecil.

Daftar Pustaka

Erly Suandy. 2000. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Imam Mukhlis. 2010. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Di sampaikan pada acara seminar perpajakan yang diselenggarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, tanggal 29 April 2010.

Imam Wahyutomo. 1994. Pajak. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Rina Rahmawati Ruswadi. 2009.  Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang. Departemen Ilmu Ekonomi. IPB.

Yustinus Prastowo. 2009. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Internet

(Carapedia.com) diambil  dari http://carapedia.com/kasus_pajak_info708.html diakses tanggal 14 Desember 2012 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: